Menimbang Ulang Proses Penilaian Di Sekolah

Pendahuluan

Seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di sebuah sekolah unggulan mengadu kepada orang tuanya, ia tidak lagi ingin sekolah.  Setiap hari ia  sulit sekali bangun pagi dan segera mandi, harus dibujuk-bujuk. Setiap ingin ke sekolah anak itu rewel dan seringkali muntah.  Orang tuanya panik dan segera mencari penyebab anak itu tidak lagi ingin sekolah.  Setelah diselidiki, ternyata anak itu tidak betah berada di sekolah.  Ia mengatakan, setiap hari sekolah membebaninya dengan ulangan, tugas dan pekerjaan rumah (PR) yang menumpuk.  Sekolah tidak menjadi tempat yang menyenangkan.  Oleh karena itu, orang tuanya dengan terpaksa memindahkan anak itu ke sebuah SD nonunggulan di dekat rumah.

Seminggu berlalu, sebulan – dua bulan berjalan, anak itu menampakkan wajah ceria dan bahagia setiap ingin sekolah.  Sekarang baginya, sekolah adalah rumah kedua.  Sekolah tempatnya berada, tidak membebani anak-anak dengan berbagai tugas, pekerjaan rumah, dan ulangan harian. Pada hakekatnya guru perlu memberikan tugas, PR serta ulangan kepada peserta didik.  Namun demikian, dalam memberikan tugas itu, guru perlu memperhatikan karakteristik dan kebutuhan anak untuk bersosialisasi dengan keluarga, teman dan masyarakat.  Guru hendaknya bijaksana sehingga tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada anak tersebut jangan sampai membebani mereka dan tetap merasakan belajar itu kegiatan yang menyenangkan dan menggembirakan.

Mengapa ada anak yang senang bersekolah, namun tidak sedikit yang “merana” dan “tersiksa” di sekolah? Anak-anak Taman Kanak-kanak (TK) tampak senang dan bahagia berada di sekolah, karena sebagian besar waktunya dilalui dengan bermain atau dengan kata lain ke sekolah sama dengan bermain.  Hal itu senada dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (SE Mandikdasmen) No. 1839/C.C2/TU/2009 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan di TK menganut prinsip: ”Bermain sambil Belajar dan Belajar seraya Bermain”.  Bermain merupakan cara terbaik untuk mengembangkan potensi anak didik. Sebelum bersekolah, bermain merupakan cara alamiah untuk menemukan lingkungan, orang lain dan dirinya sendiri, sehingga  di TK tidak dikenal yang namanya mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial apalagi Matematika.  Demikian pula, tidak ada ulangan harian, serta tidak ada pekerjaan rumah yang menumpuk dan membebani.   Lebih lanjut SE Mandikdasmen di atas menyatakan bahwa pada usia 4 – 6 tahun, kebutuhan anak untuk bermain dan bersosialisasi lebih penting dibandingkan dengan kemampuan skolastik.

Pada prinsipnya bermain mengandung makna yang menyenangkan, mengasikkan, tanpa ada paksaan dari luar diri anak, dan lebih mementingkan proses mengeksplorasi potensi diri daripada hasil akhir.  Sementara itu, ketika anak masuk ke Sekolah Dasar (SD), orientasi tidak lagi sama.   Anak-anak SD sudah mulai dituntut menguasai sejumlah kompentensi tertentu.   Penguasaan kompetensi itu secara berkala harus diuji dan dibuktikan oleh guru melalui serangkaian tugas-tugas, pekerjaan rumah serta tes-tes atau ulangan-ulangan harian, ulangan tengah semester (UTS) dan ulangan akhir semester (UAS).  Beban anak menjadi semakin berat, manakala anak itu berada di SD unggulan yang tuntutan pengguasaan kompetensinya lebih tinggi dibandingkan dengan SD non unggulan.  Jadilah anak-anak terbebani dengan keharusan menguasai sejumlah kompetensi.  Padahal kalau mau jujur, tidak semua kompetensi itu dibutuhkan di masa sekarang dan tidak semua kompetensi itu akan terpakai pada era abad 21.

Rotherdam & Willingham (2009) mencatat bahwa suksesnya seorang siswa sangat bergantung pada keterampilan atau kecakapan abad 21.  Setiap peserta didik wajib belajar dan berlatih untuk memperolehnya.  Partnership for 21st Century Skills mengidentifikasi beberapa kecakapan abad 21 yang meliputi: berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi.  Berpikir kritis berarti peserta didik mampu menyikapi ilmu dan pengetahuan dengan kritis serta mampu memanfaatkannya untuk kemanusiaan.  Terampil memecahkan masalah berarti mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya dalam proses kegiatan belajar sebagai wahana berlatih menghadapi permasalahan yang lebih besar dalam kehidupannya.  Sepaham dengan hal di atas menurut Zhaou (2005) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui lembaga United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mencanangkan empat pilar pendidikan, yakni: (1) learning to Know, (2) learning to do (3) learning to be, dan (4) learning to live together.  Pendidikan membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui (learning to know), tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat/bekerja sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya. Pendidikan juga diharapkan dapat membantu peserta didik untuk membentuk dan mengembangkan dirinya (learning to be) dan dengan jati dirinya itu dia dapat hidup bersama dengan orang lain secara damai (learning to live together).  Sekolah sebagai wadah masyarakat belajar sudah seharusnya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, serta bakat dan minatnya sehingga keempat pilar itu dapat terwujud.

Ketrampilan komunikasi merujuk pada kemampuan mengidentifikasi, mengakses, memanfaatkan serta mengoptimalkan perangkat dan teknik komunikasi untuk menerima dan menyampaikan informasi kepada pihak lain.  Terampil kolaborasi berarti mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan sinergi dalam berbagai proses pembelajaran atau dalam berbagai proyek yang dilakukan.  Keterampilan tersebut jauh lebih bermanfaat dan bermakna dibandingkan hanya menghapalkan isi buku pelajaran dan berbagai fakta ilmu pengetahuan di dalamnya.  Dewasa ini, mencari dan memperoleh fakta ilmu pengetahuan dapat dengan mudah dilakukan melalui media internet.  Namun, keterampilan yang dibutuhkan peserta didik seperti halnya berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi, tidak serta merta diperoleh melalui internet, melainkan harus dipelajari, dilatihkan serta dibiasakan.  Di sinilah peran sekolah yang sesungguhnya.  Sekolah bukan saja sekedar tempat untuk menimba ilmu pengetahuan, namun sekolah dapat menjadi wadah pelatihan bagi peserta didik untuk menjadi pemikir yang kritis, problem solver, komunikator ulung serta mampu berkolaborasi atau bekerja sama secara handal.

Selaras dengan pengertian di atas, learning to live together salah satu dari empat pilar pendidikan UNESCO, menyatakan setiap peserta didik harus belajar untuk memahami dan menghargai orang lain, sejarah mereka dan nilai-nilai agamanya.  Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Kondisi seperti inilah yang memungkinkan tumbuhnya sikap saling pengertian antar ras, suku, dan agama.  Tugas-tugas yang diberikan guru di sekolah sebaiknya dirancang dengan seksama, sehingga tidak sekedar menambah ilmu, namun juga dapat meningkatkan soft skill peserta didik.  Misal, tugas dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), tidak hanya mencari data dan fakta tentang katakan  Pangeran Diponegoro, tetapi merancang tugas dengan pertanyaan yang memicu siswa untuk berpikir kritis.  Misalnya, “Jika kamu hidup pada era Pangeran Diponegoro, apa yang akan kamu anjurkan untuk dilakukannya menghadapi kolonialisme penjajah Belanda?” Atau,  “Jika Pangeran Diponegoro hidup di masa kini, apa yang akan dilakukannya menghadapi krisis kebangsaan yang kita hadapi?” Selain itu tugas tersebut juga harus mampu membawa peserta didik untuk menemukan nilai-nilai kemanusiaan, keberanian, kepeloporan, perjuangan menjadi manusia merdeka  dan arti pengorbanan yang sesungguhnya.  Dengan demikian, diharapkan peserta didik kelak mampu hidup arif bersama orang lain serta mampu bekerja sama di dalam lingkungan masyarakat.  Bahkan mereka terlatih untuk peka akan permasalahan yang dihadapi orang lain dan berperan aktif menolong sesamanya, karena mereka juga adalah bagian dari masyarakat.  Saat itulah mereka dapat dikatakan menjadi “manusia yang berjati diri”  yang menurut Zhaou (2005) bahwa Learning to be mengandung makna belajar menjadi manusia yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai secara utuh baik fisik, intelektual, moral, dan budaya.

Penilaian di Dalam Kelas

Guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, tidak cukup hanya dengan memperbaiki dan mengembangkan kurikulumnya saja.  Sistem penilaian pun perlu direformasi, yaitu dari orientasi penilaian yang memberi label nilai 9, 8, 7 atau lulus – tidak lulus, naik kelas – tinggal kelas, dan lain sebagainya, menjadi pengumpulan informasi yang berkaitan dengan mutu peserta didik yang ada, misalnya mengapa siswa A memperoleh nilai 4, mengapa siswa B malas belajar matematika,  atau mengapa siswa C tidak lulus? Kemudian informasi-informasi itu harus dimanfaatkan untuk memodifikasi strategi dan teknik pengajaran yang sesuai dangan kebutuhan nyata dari peserta didik.  Dengan demikian, tidaklah cukup buku laporan hasil belajar siswa (rapor) hanya berisi sekumpulan angka saja tanpa uraian lebih lanjut.  Apa artinya anak mendapatkan nilai 7 pada mata pelajaran Matematika di rapor? Apa yang menjadi faktor perbedaaan bagi siswa yang mendapatkan nilai 7 dengan 8 di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)?

Dewasa ini, penilaian yang dianjurkan untuk diterapkan di sekolah, dengan implementasi Kurikulum 2013, yaitu penilaian autentik (otentik).  Menurut Mueller (2006) penilaian otentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki siswa melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya atau pada dunia nyata yang dapat menampilkan aplikasi keterampilan serta pengetahuan yang esensial yang dimiliki peserta didik.  Dengan kata lain, penilaian autentik mengharuskan peserta didik untuk menunjukkan bukti langsung penerapan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.  Jadi, nilai atau capaian serta hasil belajar peserta didik sejatinya mencerminkan secara utuh prestasi siswa dalam hal pengetahuan, sikap dan keterampilannya dari tugas, ulangan harian, dan bentuk-bentuk penilaian lainnya yang telah dirancang guru untuk peserta didik.   Oleh karena itu,  ulangan dan tugas-tugas tersebut perlu dirancang guru sedemikian rupa, sehingga dapat mirip atau serupa dengan dunia nyata (kontekstual) serta memungkinkan siswa untuk memiliki bukan hanya satu jawaban benar namun banyak alternatif jawaban lainnya.

Pengambilan nilai di dalam kelas dengan metode tes tertulis seperti ulangan harian atau tes objektif lainnya kelihatannya cukup mangkus dan sangkil untuk menilai peserta didik apakah sudah menguasai materi pembelajaran ataukah belum.  Dengan melakukan hal itu, guru secara cepat dan tepat sudah memperoleh nilai yang dapat dibandingkan dengan nilai pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  Apabila sudah sesuai atau melampaui KKM, maka siswa dinyatakan tuntas.  Namun, apabila belum memenuhi KKM, maka guru akan memberikan remedial dengan ulangan perbaikan.  Akan tetapi pada sisi lain, penilaian dengan metode itu tampaknya hanya menilai siswa dalam satu aspek saja, yaitu kognitif atau pengetahuan.  Diperlukan metode lain untuk melakukan penilaian pada aspek sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik).  Dengan demikian, jika hanya melakukan pengambilan nilai dengan tes obyektif, maka belum cukup komprehensif menilai siswa atau bahkan cenderung tidak tepat untuk menilai keseluruhan penguasaan kompetensi peserta didik.  Ambil contoh guru IPA di sebuah kelas ingin menilai apakah peserta didik sudah memahami materi pembelajaran pertumbuhan pada tanaman.  Sang guru melakukannya dengan tes tertulis untuk menguji peserta didik.  Apakah hanya dengan tes tertulis itu guru sudah yakin bahwa peserta didik menguasai materi pembelajaran tentang pertumbuhan pada tanaman?. Jawabannya ya, jika ditinjau hanya dari aspek pengetahuan.   Namun aspek sikap dan keterampilannya belumlah teruji. Kalau demikian, diperlukan metode yang tepat guna serta efektif untuk menilai penguasaan kompetensi peserta didik secara utuh.

Menurut Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, seyogyanya penilaian  hasil  belajar  peserta  didik  mencakup  kompetensi  sikap, pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  dilakukan  secara  berimbang, sehingga  dapat  digunakan  untuk  menentukan  posisi  relatif  setiap peserta  didik  terhadap  standar  yang  telah  ditetapkan.   Dalam kasus tersebut, guru dapat melakukan serangkaian penugasan berupa proyek tertentu tanpa perlu melakukan tes tertulis seperti ulangan harian.  Contoh dengan menugaskan peserta didik secara berkelompok 2 atau 3 orang untuk melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman di sekolah.  Hasil observasi atau pengamatan harus disusun menjadi sebuah laporan.  Melalui proses pengambilan nilai secara metode proyek, guru dapat menilai aspek sikap dan keterampilan, sekaligus pula aspek pengetahuannya.  Karena untuk membuat sebuah laporan pengamatan yang bermutu dibutuhkan analisis yang kuat dan tajam yang tentunya didasarkan atas pengetahuan yang dimiliki oleh penyusunnya.  Aspek sikap dan keterampilan dapat teramati pada saat kelompok siswa sedang melakukan kegiatan pengamatan dan berinteraksi satu dengan yang lainnya.  Dengan bekerja secara kelompok, maka peserta didik dibiasakan sejak di bangku sekolah untuk berkolaborasi satu sama lain.  Hal itu merupakan salah satu kompetensi atau kecakapaan abad 21 yang menunjang kesuksesan seseorang di masa depan.  Aspek pengetahuan dapat juga teramati ketika siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing.   Bagi peserta didikpun, pelaksanaan kegiatan proyek jauh lebih menyenangkan dilakukan ketimbang hanya berada di dalam kelas menghapalkan materi-materi dan konsep-konsep yang terdapat pada buku pelajaran atau hanya mendengarkan ceramah guru saja.

 Pelajaran Yang Dapat Dipetik di Sekolah

Apa yang seharusnya dipelajari peserta didik di sekolah pada era abad 21 ini? Perhatikan pidato Erica Goldson pada acara wisuda di Coxsackie-Athens High School, New York, tahun 2010.  Erica Goldson adalah wisudawan yang lulus dengan nilai terbaik pada tahun itu.  Isi pidatonya sangat menarik dan memukau.  Namun, di dalamnya ada rasa keprihatinan yang muncul.  Berikut cuplikan dari pidatonya tersebut (sumber: http://pohonbodhi.blogspot.com/2010/09/you-are-either-with-me-or-against-me.html):

 “Saya lulus. Seharusnya saya menganggapnya sebagai sebuah pengalaman yang menyenangkan, terutama karena saya adalah lulusan terbaik di kelas saya.  Namun, setelah direnungkan, saya tidak bisa mengatakan kalau saya memang lebih pintar dibandingkan dengan teman-teman saya.  Yang bisa saya katakan adalah kalau saya memang adalah yang terbaik dalam melakukan apa yang diperintahkan kepada saya dan juga dalam hal mengikuti sistem yang ada.

 Di sini saya berdiri, dan seharusnya bangga bahwa saya telah selesai mengikuti periode indoktrinasi ini. Saya akan pergi musim dingin ini dan menuju tahap berikut yang diharapkan kepada saya, setelah mendapatkan sebuah dokumen kertas yang mensertifikasikan bahwa saya telah sanggup bekerja.

 Tetapi saya adalah seorang manusia, seorang pemikir, pencari pengalaman hidup – bukan pekerja. Pekerja adalah orang yang terjebak dalam pengulangan, seorang budak di dalam sistem yang mengurung dirinya. Sekarang, saya telah berhasil menunjukkan kalau saya adalah budak terpintar.  Saya melakukan apa yang disuruh kepadaku secara ekstrim baik.  Di saat orang lain duduk melamun di kelas dan kemudian menjadi seniman yang hebat, saya duduk di dalam kelas rajin membuat catatan dan menjadi pengikut ujian yang terhebat.

 Saat anak-anak lain masuk ke kelas lupa mengerjakan PR mereka, karena asyik membaca hobi-hobi mereka, saya sendiri tidak pernah lalai mengerjakan PR saya.  Saat yang lain menciptakan musik dan lirik, saya justru mengambil ekstra kredit (dalam sistem SKS), walaupun saya tidak membutuhkan itu.  Jadi, saya penasaran, apakah benar saya ingin menjadi lulusan terbaik? Tentu, saya pantas menerimanya, saya telah bekerja keras untuk mendapatkannya, tetapi apa yang akan saya terima nantinya?  Saat saya meninggalkan institusi pendidikan, akankah saya menjadi sukses atau saya akan tersesat dalam kehidupan saya?

 Saya tidak tahu apa yang saya inginkan dalam hidup ini.  Saya tidak memiliki hobi, karena semua mata pelajaran hanyalah sebuah pekerjaan untuk belajar, dan saya lulus dengan nilai terbaik di setiap subjek hanya demi untuk lulus, bukan untuk belajar. Dan jujur saja, sekarang saya mulai ketakutan…….”.

 Menakutkan, karena selama di sekolah, ia hanya mengejar nilai tinggi, tetapi meninggalkan kesempatan untuk mengembangkan diri dalam bidang lain, seperti: hobi, ketrampilan, soft skill, dan lain-lain. Akibatnya, setelah lulus ia merasa gamang dan takut terjun ke dunia nyata, yaitu masyarakat.   Dimana sesungguhnya ia harus hidup dan berinteraksi.  Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, ia sendiri tidak tahu apa yang di inginkannya di dalam hidup ini.    Hal di atas sudah seharusnya menjadi refleksi bagi pengambil kebijakan dan pengelola pendidikan untuk mengkaji serta mencermati kembali kurikulum yang diterapkan di sekolah.  Inilah saatnya mereformasi kurikulum serta tentunya proses penilaian yang tercakup di dalamnya agar kejadian seperti di atas tidak terulang kembali. Karena pada prinsipnya penilaian di sekolah bertujuan untuk memvalidasi atau “mensertifikasi” kompetensi yang dimiliki peserta didik.  Diharapkan, nantinya para lulusan sekolah itu mempunyai kompetensi atau kemampuan-kemampuan untuk hidup adaptif di lingkungan masyarakat.

 Memperbaiki Ujian Nasional

Menurut Linn (2000) yang diperkuat oleh Herman (2008), dampak ujian negara atau ujian nasional cenderung menumpukkan kurikulum dengan penekanan yang lebih besar pada hapalan daripada keahlian berpikir dan memecahkan masalah.  Kebanyakan ujian nasional lebih fokus pada pengetahuan dan keahlian yang cenderung mudah ketimbang pada keahlian kognitif yang lebih kompleks.   Hal ini akan mempersempit kurikulum dan menjadikannya lebih fokus pada keahlian kognitif rendah.  Lebih lanjut, menurut Gallagher (2000) dampak ujian nasional adalah guru akan mengajar demi mengejar ujian.  Guru akan mengajar pengetahuan dan keahlian yang akan diujikan saja, bukan pada apa yang menjadi standar kompetensi atau tujuan belajar serta mengabaikan apa yang tidak ikut diujikan.  Seluruh peserta didik akan diarahkan untuk menghabiskan banyak waktu dalam berlatih soal ujian saja.  Menurut Popham (2003), ujian akan meningkatkan rasa bosan dalam ruang kelas, karena dalam masa persiapannya, seluruh peserta didik diminta untuk mencurahkan segenap waktunya guna berlatih pada item-item yang lebih kurang sama dengan yang akan mereka hadapi nantinya pada ujian.  Tentu saja hal itu memadamkan sukacita belajar di sekolah atau dengan kata lain tidak menyenangkan belajar di sekolah.  Menurut Quality Counts (2001), dalam sebuah survei yang dilakukan, lebih dari enam dari sepuluh guru sekolah negeri mengatakan bahwa ujian nasional memaksa mereka untuk lebih banyak berkonsentrasi kepada informasi yang akan diujikan saja dan karenanya mereka mengabaikan informasi lain yang tidak kalah penting.   Kebanyakan ujian nasional hanya memberikan informasi umum tentang posisi siswa dibandingkan siswa lainnya  atau apakah siswa itu tidak berprestasi baik di bidang tertentu, misal berprestasi di bawah rata-rata kelas untuk pelajaran matematika atau Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  Tes-tes semacam itu tidak memberikan informasi mengenai apakah peserta didik menggunakan strategi yang keliru untuk memecahkan masalah atau konsep mana yang tidak dipahami peserta didik.  Ringkasnya, kebanyakan ujian nasional tidak memberikan informasi tentang intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja peserta didik atau tidak memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan siswa, sehingga bagi pendidik tidak ada feedback yang berarti untuk melakukan modifikasi pembelajaran di kemudian hari guna peningkatan prestasi dan mutu lulusan.  Peningkatan pengajaran dan pembelajaran di sekolah tidak semata-mata tercapai melalui ujian nasional yang dilakukan.  Jika hanya mengacu pada satu jenis ujian saja, tentu tidak dijadikan acuan yang tepat guna membuat keputusan penting mengenai peserta didik atau untuk mengevaluasi sekolah.  Berbagai indikator lain, seharusnya patut dipertimbangkan seperti kualitas guru, kehadiran peserta didik di dalam kelas, penilaian kinerja peserta didik, prosentase lulusan yang melanjutkan ke sekolah lanjutan atau perguruan tinggi, dan lain sebagainya.

Menurut Stansfield dan Rivera (2002), jika ujian yang diwajibkan oleh negara itu akan tetap digunakan, maka ujian itu perlu dimodifikasih agar dapat merefleksikan keterampilan berpikir tingkat tinggi, bukan malah mendorong guru untuk mengajarkan materi yang diujikan saja.  Namun demikian, bangsa kita sangat mengagung-agungkan penilaian seperti Ujian Nasional (UN).  Bahkan Wamendikbud Musliar Kasim dalam Sindonews menyatakan pada tahun 2015, rencananya Kemendikbud akan meningkatkan pelaksanaan UN secara online.  Lebih lanjut Sindonews melansir bahwa UN akan diterapkan dengan metode computer based test.   Pemerintah akan menunjuk satu sekolah sebagai pusat tempat ujian.   Tidak hanya di provinsi, namun ada yang di kecamatan. Ia mengatakan, bahwa “UN akan online dan offline.  Soalnya akan dibuat lebih canggih tanpa perlu ada kertas-kertas yang dicetak”.

Pihak pengelola UN memilih menggunakan soal pilihan ganda (PG) di dalam UN dan tidak menggunakan soal uraian.  Mereka memilih soal yang berbentuk PG, bukanlah tanpa alasan.  Berikut beberapa keuntungan menurut situs gurupembaharu.com,  jika menggunakan soal pilihan ganda, dalam tes:  (1) Objektif, artinya pasti ada jawaban yang benar atau paling tepat; (2) Efisien, lebih banyak bagian dari silabus yang dapat di uji; (3) Mudah dalam penilaian, bisa secara online, menggunakan software, optical reader atau orang lain; (4) Hasil penilaian dapat dikembalikan dengan cepat ke siswa; (5) Hasil dapat dihitung, jadi memungkinkan untuk menganalisis sejauh mana pencapaian siswa dalam setiap pertanyaan; (6) Dapat mengidentifikasi kesulitan siswa atau soal yang menjadi problematika siswa, (7) Ketetapan umpan balik (feedback) dapat ditargetkan secara lebih efisien, karena terdapat batasan yakni  kesalahan siswa dalam menjawab; dan  (8) Menghindari kebosanan dan penyusunan soal yang  memakan waktu,  karena dapat mendaur ulang soal yang sudah ada.   Walau memiliki berbagai kelebihan, namun soal tes jenis PG juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya: (1) kurang dapat menggambarkan sebuah proses, (2) secara umum yang diujikan kepada peserta didik hanya pada tingkatan proses berpikir rendah (3) tanpa analisa, (4) kurang dapat menggambarkan kemampuan siswa secara utuh, (5) dapat menyebabkan peserta didik berpikir untung-untungan, (6) kurang memberikan peluang menjawab dengan benar pada siswa (hanya 20% – untuk lima opsi jawaban), (7) kurang memacu siswa untuk memberikan analisis dan memberikan jawaban, (8) tidak dapat menjawab secara analisa atau kesimpulan, serta (9) tidak dapat mendeteksi langkah siswa dalam mengerjakan soal.  Dengan mengkaji beberapa kelemahan penggunaan soal jenis pilihan ganda pada UN, maka dapat diusulkan pengembangan penggunaan soal-soal, sebagai berikut: (1) menggunakan variasi soal PG yang tidak saja menguji tingkat berpikir rendah, namun juga pengetahuan serta konsep yang bersifat High order Thingking (HOT)  dengan variasi metode seperti: Benar-Salah (true – false) dan menjodohkan (matching) serta tentu saja pilihan ganda (multiple choice).  Butir-butir  soal tersebut harus dikembangkan sesuai karakteristiknya masing-masing, dan (2) melengkapi soal obyektif dengan menggunakan tes non-obyektif  atau yang dikenal dengan tes subyektif, yang mencakup: Isian atau melengkapi, jawaban singkat  dan uraian atau esai yang disesuaikan dengan karateristik soal yang akan dikembangkan.

Tes subyektif patut dipertimbangkan untuk digunakan dalam UN, karena penggunaannya: (1) dapat melihat proses berpikir siswa, (2) dapat mengukur cara penyampaian gagasan siswa, (3) dapat mengemukakan pendapat dengan bebas, (4) mampu mengukur kedalaman materi, serta (5) mudah membuat konstruksi soal.   Dengan demikian, tidak hanya menggunakan soal dengan bentuk PG, namun dapat juga dilengkapi dengan soal tes subyektif seperti esai.  Dampaknya, hasil tidak dapat diperoleh secara instant.  Namun, pendidikan seyogyanya lebih menekankan pada proses daripada fokus pada hasil.   Oleh karena itu, hasil UN yang menentukan siswa lulus atau tidak, patut dipertanyakan serta dipertimbangkan.  Karena proses panjang yang dilalui peserta didik selama 12 tahun di bangku sekolah jauh lebih bermakna dibandingkan hanya memiliki selembar ijazah kelulusan.

Dengan membuat ujian nasional berbentuk tes obyektif yang diperkaya dengan penggunaan soal-soal subyektif, maka peserta didik akan dibiasakan untuk berpikir bukan saja secara konvergen, namun juga secara divergen.  Soal-soal pilihan ganda yang hanya mempunyai satu jawaban benar cenderung membuat siswa berpikir secara konvergen atau fokus hanya pada satu jawaban paling benar.  Padahal di dunia ini tidak ada satu kebenaran yang paling mutlak, kecuali Tuhan saja.  Pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma.  Maknanya, setiap orang mungkin saja memiliki berbagai cara yang berbeda dalam memecahan masalah agar sampai pada tujuannya.   Tidak pantas memaksakan hanya satu cara saja dalam setiap problem atau masalah.  Dengan demikian, peserta didik dimampukan menjadi manusia yang produktif dan kreatif.  Albert Einstein mengatakan “hanya orang gila saja yang mengharapkan hasil berbeda dengan menggunakan cara-cara yang sama.”

Pemilihan menggunakan soal nonobyektif seperti soal uraian atau esai mampu mengembangkan siswa untuk berpikir open-ended. Pendekatan open-ended membuat siswa untuk belajar menginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakininya benar sesuai dengan kemampuannya sendiri untuk mengelaborasi permasalahan.  Tujuannya agar kemampuan berpikir siswa dapat berkembang secara optimal.  Inilah yang menjadi pokok pembelajaran dengan open-ended, yaitu pembelajaran yang membangun kegiatan interaktif, sehingga mengundang siswa untuk menjawab permasalahan melalui berbagai strategi.  Menurut Sawada (2007) Peserta didik yang diperhadapkan dengan open-ended problem, tujuannya bukan untuk mendapatkan jawaban benar, tetapi lebih dititikberatkan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban.  Dengan demikian bukan hanya satu pendekatan atau metode untuk memperoleh jawaban, namun bisa saja beberapa atau bahkan banyak cara.  Metode inilah yang mampu membuat peserta didik berkembang dengan pola berpikir divergen.

Sebagai jawaban atas perbaikan dan peningkatkan mutu pendidikan, sejak awal tahun pelajaran 2013 – 2014 pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Kurikulum 2013 (K-13).  Salah satu dokumen K-13 yang telah diterbitkan itu adalah dokumen No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan.  Di dalamnya  dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik meliputi tiga aspek, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan.  Untuk memperoleh nilai dalam ketiga aspek tersebut diperlukan berbagai metode atau teknik yang berbeda-beda.  Penilaian  kompetensi sikap dapat dilakukan dengan metode observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik dan jurnal, sedangkan penilaian untuk aspek pengetahuan dapat dilakukan dengan: (1) instrumen  tes  tulis, yang  berupa  soal  pilihan  ganda,  isian,  jawaban singkat,  benar-salah,   menjodohkan,  dan  uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran, (2) instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan, serta (3)  instrumen  penugasan  berupa  pekerjaan  rumah  dan/atau projek  yang  dikerjakan  secara  individu  atau  kelompok  sesuai dengan karakteristik tugas.  Untuk menilai aspek keterampilan, maka penilaian dapat dilakukan melalui penilaian kinerja, yaitu:  penilaian  yang  menuntut  peserta  didik  mendemonstrasikan suatu  kompetensi  tertentu  dengan  menggunakan  tes  praktik, projek,  dan  penilaian  portofolio.  Setiap guru dan pendidik harus dilengkapi melalui pelatihan-pelatihan guna menguasai metode-metode di atas.  Demikian pula dengan para calon guru agar mereka dipersiapkan menjadi calon pendidik yang bukan saja menguasai kurikulum pendidikan, namun juga terampil menerapkan sistem penilaiannya.   Jika diterapkan secara tepat, benar dan konsisten, maka penilaian dengan metode-metode di atas akan berdampak pada peningkatan kualitas peserta didik yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu lulusan.

Penutup

Tidak dapat dipungkiri bahwa tes atau ujian dan bentuk penilaian lainnya, dapat digunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan di sekolah.  Faktanya, penilaian memiliki dampak yang besar terhadap praktek pendidikan di sekolah.  Contoh: cukup banyak keluarga yang memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri unggulan, karena sekolah itu mempunyai predikat yang baik dalam hasil UN.  Walaupun sekolah itu berjarak cukup jauh dari tempat tinggal mereka dan di dekatnya ada sekolah negeri nonunggulan.  Penilaian juga tampaknya cukup meyakinkan dan mudah saja dilakukan.  Cukup dengan memberikan peserta didik di sekolah itu tes atau ulangan untuk dikerjakan, melihat bagaimana kemampuan peserta didik untuk mengerjakannya, serta seberapa sukses mereka atau sekolah mereka dalam tes tersebut.  Namun sesungguhnya melakukan penilaian dengan tes atau ulangan tidaklah sesederhana itu.  Penggunaan hasil tes secara keliru akan berdampak pada pengambilan keputusan yang juga keliru.  Oleh karena itu tes dan hasil tes harus ditafsirkan secara benar.

Namun tes atau penilaian dalam bentuk tes tertulis atau ulangan bukanlah satu-satunya cara meningkatkan mutu sekolah.  Agar sekolah dapat berfungsi meningkatkan mutu peserta didik, maka diperlukan tindakan para pelakunya untuk memperbaiki kurikulum pendidikan secara terus menerus dan tentu saja sistem penilaiannya.  Di sekolah, guru melakukan penilaian bukanlah semata-mata agar peserta didik memperoleh angka yang nantinya termuat dalam rapor, namun melalui proses menilai guru menfasilitasi dan mengembangkan peserta didik untuk memiliki berbagai kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang “tersertifikasi”.   Diharapkan proses belajar di sekolah juga menjadi lebih menyenangkan dan kontekstual (sesuai kondisi dunia masa kini) sehingga dapat membekali peserta didik untuk hidup adaptif di masyarakat.

Akhirnya, kita perlu melakukan refleksi diri mengapa kita bersekolah. Pada jamannya, John Dewey mengatakan bahwa fungsi sekolah sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan.  Namun, kini kita hidup dalam era teknologi informasi, dimana setiap orang terkoneksi satu sama lain, sehingga postulat Dewey menjadi tidak lagi pas dan sesuai.  Sekolah seharusnya menjadi tempat persemaian bagi anak-anak didik agar kelak produktif dan mampu bertahan hidup pada jamannya.  Untuk itu para pendidik di sekolah harus senantiasa berpikir reflektif.  Mencari, menggali, dan menerapkan kurikulum serta model-model penilaian secara tepat guna.  Tujuannya tidak lain adalah agar seluruh peserta didik dapat “menikmati” proses pendidikan selama ia bersekolah.  Harapannya, kelak di kemudian hari tidak ada lagi peserta didik yang merasa menyesal pernah bersekolah, karena sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar dan menimba ilmu.

 Daftar Acuan

Gallagher, C. (2000). A seat at the table: Teachers reclaiming assessment through rethinking accountability. Phi Delta Kappan, 81(7), 502 – 507

http://gurupembaharu.com/home/mengapa-menggunakan-soal-pilihan-ganda/ diakses pada 4 Maret 2014

Herman, J. L. (2008). Accountability and assessment in the service of learning: Is public interest in K-12 education being served?  dalam L. Shepard & K. Ryan (Eds.).  The future of test based accountability. New York: Taylor & Francis

Linn, R. L. (2000). Assessment and accountability. Educational Research, 29, 4 – 15

Mueller, J. (2006). Authentic assessment toolbox. dari website http://jonathan.mueller. faculty.noctrl.edu/toolbox/whatisit.htm#looklike diakses pada 22 Juni 2014

Nasional.sindonews.com/read/2014/03/04/15/840884/kemendikbud-sebut-un-akan-dilakukan-secara online diakses pada 7 Maret 2013

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan

http://pohonbodhi.blogspot.com/2010/09/you-are-either-with-me-or-against-me.html diakses pada 6 Maret 2013

Popham, W.J. (2003). Test better, teach better: The instructional role of assessment. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. ix + 175

Quality Counts. (2001). A better Balance: Standards, Test, and the Tools to Succeed. Bethesda, MD: Education Week on the Web.

Rotherham, A. J., & Willingham, D. (2009). 21st Century Skills: the challenges ahead. Educational Leadership Volume 67 (1) , 16 – 21

Sawada, Toshio. (2007). Developing Lesson Plans dalam Becker, Jerry P. and Shimada, Shigeru (editor). The Open-Ended Approach: A New Proposal for Teaching Mathematics. The National Council of Teachers of Mathematics, Inc., Reston, Virginia

Surat Edaran Mandikdasmen No. 1839/C.C2/TU/2009 Perihal: Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah

Stansfield, C.W. & Rivera, C. (2002). 2nd language testing: How will English language learners be accommodated dalam R.W. Lissitz & W.D. Schafer (Eds.), Assessment in Education Reform: Both Means and Ends. Boston: Allyn & Bacon.

Zhaou, Z. N. (2005). Four “Pillars of Learning” for the Reorientation and Reorganinization of Curriculum: Reflections and Discussions. Geneva : International Bureae of Education (IBE). Dari situs http://www.ibe.unesco.org/cops/Competencies/PillarsLearningZhou.pdf diakses pada 13 Juni 2014.

Tulisan diatas telah diterbitkan di:

 Jurnal Pendidikan PENABUR No. 22/Tahun ke-13/Juni 2014 hal. 97-106

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s